Make your own free website on Tripod.com

Welcome Visit to YLSM Komopa

Surat warga Wamuni

Home
Visi dan Misi
Kronologis
Hak Ulayat
Kebijakan
Kantor Penghubung ylsm Paniai - Mimika
Surat warga Wamuni
Tuntutan Warga Wamuni
Batas-batas wilayah
Tuntutan Warga Wamuni
Surat Rekomendasi
Architecture Plan of YLSM Office
Photo Gallery
Pesan
Kontak Kami
Lembaran Media
Buku Tamu

DEWAN ADAT PAPUA (DAP) 

 KELOMPOK KERJA (POKJA) MARGA WAMUNI  SUKU MONI SELATAN  GRASBERG-WANAGONG

Alamat Sekretariat:  Banti-Tembagapura-Timika, Hp: 08124040614

E-mail: dubuzu_belalu@yahoo.com or servius_kedepa@yahoo.com

 

 

 

      Head Office (s) 1615 POYDRAS STREET NEW ORLEANS, LA USA 70111 Phone: + 1 (504) 582-4000

 

 

Nomor        01/DAP.POKJA.MW/PB.SAHAM/II/2005

Perihal        PROPOSAL BANTUAN SAHAM PT. FM & PT. FI  UNTUK MARGA WAMUNI ATAS TUNTUTAN HAK ULAYAT BANTI I– KUGUMU DI TEMBAGAPURA.

 

To all Directors (Corporate President):

1.        Moffet, James R, Presiden Komisaris PT. Freeport-McMoRan Copper & Gold di USA;

2.         Richard C. Adkerson, Company President;

3.         Allison, Robert  J,

4.         Clifford, R. Leigh,

5.         Day, Robert A,

6.         Ford, Grald J,

7.         Graham, H. Devon,

8.         Groeneveld, Oscar Y. L;

9.         Johnston, Bennett J,

10.       Lackey, Bobby Lee,

11.       Rankin Jr, B.M,

12.       Wharton, J. Taylor,

di-

      New Orleans, Amerika Serikat.

 

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan sebuah Proposal yang berisi tentang kerangka acuan TUNTUTAN HAK ULAYAT BANTI I atas nama Marga Wamuni dengan urutan kerangkannya sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, kami sertakan:

I.        Proposal (Kerangka Acuan Tuntutan Hak Ulayat).

A.      LATAR BELAKANG

B.         MAKSUD DAN TUJUAN

C.         ORGANISASI, MEKANISME DAN STRUKTUR DAP POKJA MARGA WAMUNI

D.        DASAR

E.         SUMBER DANA

F.        SASARAN

G.        PROGRAM KERJA

H.       USULAN DEWAN ADAT MARGA WAMUNI

 

II.      RINGKASAN SEJARAH

1.    Sejarah (asal-usul) Marga Wamuni

2.    Sejarah Masuknya Agama Nasrani, Pemerintah & PT. Freeport-McMoRan

 

III.    BEBERAPA TUNTUTAN HAK ULAYAT MASYARAKAT SUKU MONI & SUKU MEE.

1.                  Tuntutan Marga Wamuni atas Hak Ulayat Banti I, 1976

2.                 Usulan Program Membuka Empat Pintu Pembagian Dana Hak Ulayat dari Gunung Grasberg dan Danau Wanagong yang diusulkan oleh I. Servius Kedepa, Pimpinan YLSM Komopa, 10 Juli 2003

3.                 Permohonan Hak Ulayat (Hak Dusun) Banti I atas nama Marga Wamuni, 31 Juli 2004

4.                 Ulasan Demo dan Sosialisasi Hak Ulayat di Tembagapura

5.                  Prosesi Pembentukan DAP POKJA MARGA WAMUNI.

5.1             Pengantar : Kebiasaan Orang Gunung Tentang AcaraPotong Babi.

5.2              Pembentukan DAP POKJA Marga Wamuni.

 

IV.               PENUTUP

 

Demikian proposal ini kami ajukan kehadapan Pimpinan PT. Freeport di Amerika Serikat untuk diproses. Dan atas perhatian serta kerjasamanya kami menyampaikan banyak terima kasih.

 

 

                                                                         Banti I, 14 Pebruari 2005

                                                    Yang Mengajukan Proposal

 

PRIMUS STEVEN WAMUNI                                       YAN WAMUNI, SE

      Ketua APMW                                                        Sekretaris DAPMW

 

 

Tembusan Yth:

1.             Susilo Bambang Yudoyono, Presiden RI di Jakarta;

2.             MENDAGRI RI. di Jakarta;

3.             Adrianto Machribie, Pimpinan PT. FI di Jakarta;

4.             Menteri ESDM RI. di Jakarta;

5.             Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

6.             Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;

7.             Kapolda Papua di Jayapura;

8.             Panglima Maluku-Papua di Jayapura;

9.             Bupati Kabupaten Mimika di Timika;

10.         Ketua DPRD Kab. Mimika di Timika;

11.         Lurah Harapan Kwamki Lama;

12.         Kepala Distrik Duma Dama di Duma;

13.         Kepala Distrik Tembagapura di Tembagapura;

14.         Kapolsek Distrik Tembagapura di Tembagapura;

15.         Pimpinan GOVREL PT. FI di Tembagapura;

16.         Pimpinan Community Dev. Dept. di Tembagapura;

17.         Pimpinan Security Dept PT. FI di Tembagapura;

18.         Pimpinan CLO/SLD PT. FI di Tembagapura;

19.         Pimpinan QMS Dept. PT. FI di Tembagapura;

20.         Pimpinan TOP PT. FI di Tembagapura;

21.         Pimpinan LEMASA di Timika;

22.         Pimpinan LEMASKO di Timika;

23.         Pimpinan LEMASMOS di Timika;

24.         Pimpinan LEMASMO di Timika;

25.         Pimpinan YAHAMAK di Timika;

26.         Pimpinan LPMAK di Timika;

27.         Pimpinan Keuskupan Mimika di Timika;

28.         Pimpinan Synode GKII Wilayah Papua di Jayapura;

29.         Pimpinan ELSHAM Papua Barat di Jayapura;

30.         Pimpinan LBH Pos Mimika di Timika;

31.         Arsip.-

 

 

A.           LATAR BELAKANG

 

Belanda datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Agama masuk di Papua untuk hanya menyelamatkan umat manusia yang terhilang dalam dosa.

 

Pemerintah Belanda masuk di Papua untuk menentukan tempat-tempat penting dan bersejarah (Adat dan Cargonya) untuk kepentingan Jakarta dan Amerika. Pemerintah Indonesia membuat dan menetapkan peta wilayah tanpa koordinasi masyarakat adat (Pemilik Dusun) untuk memecah-belah kesatuan dan persatuan yang sudah lama ada sebelum agama dan pemerintah mulai menginjak kaki mereka di Papua Barat. 

 

Peta Wilayah Papua Barat dari tahun ke tahun selalu dirubah mulai sejak tahun 1961 dan seterusnya. Semuanya itu membingungkan Masyarakat Adat sebagai Pemilik Hak Ulayat di sekitar areal konsesi PT. FI di Tembagapura, Papua Barat.

 

I.       AFDELING HOLLANDIA, DENGAN IBUKOTA HOLLANDIA

1.   Onderafdeling  Hollandia dengan ibukota Hollandia.

2.      Onderafdeling Nimboran dengan Ibukota genyem.

3.       Onderafdeling Sarmi dengan Ibukota Sarmi.

4.        Onderefdeling Keerom dengan ibukota Ubrub

A.     Daerah penjajakan Oost-Bergland dengan Ibukota Wamena.

 

II.         AFDELING GEELVINKBAAI DENGAN IBUKOTA BIAK

5. Onderafdeling Schouten-eilanden dengan Ibukota Biak.

6. Onderafdeling Yapen/Waropen dengan Ibukota Serui.

 

III.       AFDELING CENTRAAL NIEUW-GUINEA DENGAN IBUKOTA BELUM DITENTUKAN

 

7.         Onderafdeling Paniai dengan Ibukota Enarotali.

8.        Onderafdeling Tigi dengan Ibukota Waghete.

B. Daerah penjajakan Midden Bergland.

C. Daerah penjajakan West-Birgland.

 

IV.  AFDELING ZUID-NIEW-GUINEA DENGAN IBUKOTA   

   MERAUKE

9.      Onderafdeling Marauke dengan ibukota Marauke.

10.   Onderafdeling Mapi dengan ibukota Kepi.

11.   Onderafdeling Boven-Digul dengan ibukota Tanah Merah.

12.    Onderafdeling Asmat dengan ibukota Agast.

13.    Onderafdeling Muyu dengan ibukota Mindiptana.

 

V.         AFDELING FAKFAK DENGAN IBUKOTA FAKFAK

14.    Onderafdeling Fakfak dengan ibukota Fakfak.

15.   Onderafdeling Kaimana dengan ibukota Kaimana.

16.     Onderafdeling Mimika dengan ibukota Kakanao.

 

VI. AFDELING WEST-NIEW-GUINEA DENGAN IBUKOTA MANOKWARI

17.    Onderafdeling Sorong dengan Ibukota Sorong.

18.   Onderafdeling raja-Ampat dengan ibukota Doom.

19.   Onderafdeling Manokwari dengan ibukota Manokwari.

20.    Onderafdeling Ransiki dengan ibukota Ransiki.

21.    Onderafdeling Teminabuan dengan ibukota Teminabuan.

22.    Onderafdeling Bintuni dengan ibukota Steenkool.

 

Pembagian daerah pemerintahan ini, yang dikutip dari Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over hat jaar 1961 ( SGravenhage : Ministerie van Binnenlandse Zaken 1962, lampiran 1 ) masih berubah pada tahun 1962, Afdeling Centraal Nieuw Guinea mendapat nama baru Gentraal Bergland. Daerah penjajakan Oost Birgland. Digabungkan dengan Afdeling ini dan dipecah menjadi onderafdeling Grote Vallei ( dengan ibukota Wemena ) dan dua daerah penjajakan : Noordoost-Baliem dan West-Baliem, dan bokondini serta Swartvallei. Penentuan perbatasan Onderafdeling dan daerah penjajakan tersebut kemungkinan tidak dapat dilaksanakan lagi sebelum dimulainya pemerintahan peralihan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sumber: Belanda di Irian Jaya yang telah dibahas dalam suatu pertemuan Dewan Adat Papua di Biak 2001. 

 

BATAS MENURUT SUKU DAN LORENZ

 

Kehadiran PT. Freeport Indonesia disertai TNI untuk mengamankan alat-alat vital PT. FI di sekitar areal konsesi PT. Freeport Indonesia di Tembagapura. Hak-Hak suku Amungme dan suku Kamoro sudah dihargai oleh Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia secara transparan melalui LEMASA dan LEMASKO di Timika. Sedangkan Hak-Hak Marga Pemilik Hak Ulayat  dihargai secara tertutup, seperti Pemberian SAHAM PT. FI kepada Marga NATKIME, Marga BEANAL, Marga KOBOGAU/TIPAGAU dari Ugimpa, Marga BUKALENG, Marga JANAMPA, Marga OMALENG, dan lain-lain.

 

Sekarang sudah saatnya, MARGA WAMUNI meminta SAHAM PT. FREEPORT. Oleh karena itu, SAHAM PT FREEPORT yang diminta oleh MARGA WAMUNI kepada PT. FI ini segera akan diproses melalui Departemen Community PT. Freeport Indonesia di Tembagapura. Untuk memperlancar pemanfaatan SAHAM yang diberikan oleh PT. FREEPORT pihak Marga Wamuni telah membentuk DAP Kelompok Kerja atas nama Marga Wamuni di Timika 15 Pebruari 2005, jam 08:35 waktu Papua.

 

Dalam Peta Pemekaran Kabupaten Paniai menjadi tiga Kabupaten (Kabupaten Nabire, Paniai dan Puncak Jaya) dan Kabupaten Fak-fak menjadi dua Kabupaten (Kabupaten Fak Fak dan Mimika) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 52 dan 54 Tahun 1996 terdapat kekeliruan peta wilayah Kabupaten Mimika yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Paniai. (Lihat Peta No. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6). Kontrak karya PT. FI yang masih belum direvisi ini juga menjadi salah satu bumeran bagi Marga Wamuni untuk mendapatkan Hak Ulayat Banti I.

 

PETA WILAYAH MENURUT PEMDA KABUPATEN PANIAI

 

 

 

Daerah Keramat Bersama Antara Suku Amungme, Suku Moni, dan Suku Mee  (Wilayah Konsesi PT. Freeport Indonesia) di Tembagapura

 

 

B.        MAKSUD DAN TUJUAN

 

1.         MAKSUD

 

1.1       Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan Paniai wajib menegakkan, memajukan, melindungi, menghormati dan mengakui eksistensi Marga Wamuni sebagai Pemilik Hak Ulayat Banti I yang menghuni di sekitar areal konsesi PT. FI. Kami Marga Wamuni harus dihargai oleh semua pihak untuk mendapatkan hasil Hak Ulayat atas areal konsesi PT. FI.

1.2       Untuk mencapai maksud yang mulia seperti tersebut diatas masing-masing Pemda dan PT. FI memfasilitasi penyelesaian masalah Hak Ulayat yang disusun dan diusulkan oleh Masyarakat Adat  Marga Wamuni dari Suku Moni Selatan.

 

2.                  TUJUAN

Dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, mendapatkan pengakuan terhadap eksistensi dan kepemilikan Hak Ulayat Marga Wamuni, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, penegakan 10 Hukum Adat, Demokrasi, dan HAM di Pegunungan Tengah Papua Barat, Indonesia, maka diusulkan agar Pemerintah dan PT. FI Membuka Empat Pintu Pos Pembagian Dan Hak Ulayat melalu Lembaga-Lembaga Masyarakat Adat yang ada.

 

C.        ORGANISASI

C.1.     SUSUNAN BADAN PENGURUS DAP POKJA MARGA WAMUNI

Kelompok Kerja Dewan Adat Marga Wamuni yang telah dipilih dan ditetapkan di Timika tanggal 15 Pebruari 2005 adalah sebagai berikut :

 

A.   DEWAN PENASIHAT

1.   YAN WAMUNI, SE

                  2.   JONATHAN WAMUNI

 

B.   DEWAN PEMBINA

      1.   KLEMEN TINAL, SE, Bupati Kabupaten Mimika.

      2.   Uskup Keuskupan Mimika di Timika.

      3.   Ketua Klasis GKII Wilayah Mimika di Timika.

                  1.   Kepala Distrik Tembagapura di Tembagapura.

                  2.   Kapolsek Distrik Tembagapura di Tembagapura.

                  3.   Kepala Kampung Banti I di Tembagapura.

 

C.  DEWAN PENGGERAK:

 

1.  JONATHAN WAMUNI, Kepala Suku Moni dari Marga Wamuni di Banti I;

2.  YANCE WAMUNI, Tokoh Masyarakat Marga Wamuni di Banti I;

3.  YAKOP WAMUNI, Tokoh       Adat Marga Wamuni di Banti I;

4.  URMANUS WAMUNI, Tokoh Adat Marga Wamuni di Banti I;

5.   PIUS HANAU, Tokoh Agama di Banti I;

6.   YERY BUKALENG, Tokoh Pemuda;

7.   YAHYA DWITAU, Tokoh Masyarakat;

8.   YUNUS WAMUNI, Tokoh Pemuda

9.   ALBERT WAMUNI, Tokoh Mahasiswa

10.  ALBERTA WAMUNI, Tokoh Wanita;

11.  NATALIS WAMUNI, Tokoh Pelajar;

12.  JHON JAMANG, Wakil Marga Jamang;

13.  DONAS JANAMPA, Wakil Marga Janampa;

 

D. BADAN PENGURUS POKJA MARGA WAMUNI

 

 

 

 

D.2.     STRUKTUR DAP POKJA MARGA WAMUNI

 

 

C.3.    MEKANISME PENGELOLAANDAP POKJA MARGA WAMUNI

 

 

             C.4.     TUGAS DAP POKJA MARGA WAMUNI

 

1.           Melakukan pendekatan kepada semua komponen masyarakat adat yang menghuni di sekitar areal konsesi PT. FI di Tembagapura untuk direkonsiliasi.

2.           Melakukan pendekatan kepada Pemda melalui instansi terkait untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dalam rangka pengurusan Hak Ulayat Masyarakat Adat suku Moni dari Marga Wamuni.

3.           Meminta Pemda dan DPRD menggelar Sidang Paripurna Khusus (Dialog Terbuka) yang dibahas tentang Penyelesaian Masalah Pembagian dana Hak Ulayat atas areal konsesi PT. FI. Dan hasil dialoqnya disusun dan ditetapkan dalam suatu Peraturan daerah Khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.           Menentukan pemilik hak ulayat yang sebenarnya atas koordinasi Kepala Suku, Wakil-Wakil Marga, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, wakil Pelajar & Mahasiswa.

5.           Menyusun dan meluruskan Sejarah Adat (Asal-Usul) Marga Pemilik Hak Ulayat yang menghuni disekitar Grasberg-Wanagong untuk menentukan batas-batas wilayah adat antar Marga agar tidak terjadi perampasan hak-hak dasar yang berada di sekitar areal konsesi PT. FI. Baik dana rekognisi maupun MOU tidak pernah jatuh di tangan pemilik hak ulayat yang sebenarnya yang menghuni di Banti I khususnya Marga Wamuni, sehingga POKJA ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pikiran dan pemahaman kepada PT. FI (Departemen Community Developmen) tentang kekeliruan dalam hal pemberian dan penentuan pemilik Hak Ulayat.

6.           Semua hal yang akan dibicarakan baik berhubungan dengan sejarah adat maupun aspirasi yang akan disampaikan/dipresentasikan kepada managemen melalui POKJA yang bertindak sebagai fasilitator antara masyarakat dan PT. FI di Tembagapura.

7.       Akan menjadi jaringan kerja langsung dengan PT. FI sehingga harus dipasang fasilitas jaringan kerja untuk mempermudah menangani masalah-masalah yang terjadi antara kedua belah pihak, baik masyarakat adat (marga) dan PT. FI. Dan ini merupakan bagian dari pada penegakan Hukum dan HAM di lingkungan areal konsesi PT. FI.

8.         POKJA Marga Wamuni dari suku Moni akan mensuport semua kegiatan PT. FI di sekitar areal konsesinya.

9.           Membenahi kembali dan meluruskan hak-hak suku dan marga yang ada di sekitar penambangan tambang Tembaga & Emas PT. FI agar tidak semua orang yang menjadi hak untuk menuntut kepada PT. FI. Hal ini dengan maksud dan tujuan mengurangi beban dan sorotan bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat yang bukan menjadi hak ulayat mereka.

10.        Dewan Adat Marga Wamuni ini akan mengisi untuk membahas hak-hak ulayat dan pemilik Hak Ulayat (Pemilik dusun) yang sebenarnya, yang dimulai dari perorangan, keluarga, marga, dan suku di sekitar kaki Gunung Grasberg & Danau Wanagong. Karena sampai saat ini bantuan PT. FI selalu mengatasnakam 7 (tujuh) suku sehinmgga hak marga pemilik dusun tidak mendapat pengakuan dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun pihak PT. FI. Laporan dan rapat gelap yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan pemilik hak ulayat selalu direkayasa sehingga hak yang sebenarnya diabaikan.

 

7.            Akan menjadi jaringan kerja langsung dengan PT. FI sehingga harus dipasang fasilitas jaringan kerja untuk mempermudah menangani masalah-masalah yang terjadi antara kedua belah pihak, baik masyarakat adat (marga) dan PT. FI. Dan ini merupakan bagian dari pada penegakan Hukum dan HAM di lingkungan areal konsesi PT. FI.

8.            POKJA Marga Wamuni dari suku Moni akan mensuport semua kegiatan PT. FI di sekitar areal konsesinya.

9.            Membenahi kembali dan meluruskan hak-hak suku dan marga yang ada di sekitar penambangan tambang Tembaga & Emas PT. FI agar tidak semua orang yang menjadi hak untuk menuntut kepada PT. FI. Hal ini dengan maksud dan tujuan mengurangi beban dan sorotan bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat yang bukan menjadi hak ulayat mereka.

10.     Dewan Adat Marga Wamuni ini akan mengisi untuk membahas hak-hak ulayat dan pemilik Hak Ulayat (Pemilik dusun) yang sebenarnya, yang dimulai dari perorangan, keluarga, marga, dan suku di sekitar kaki Gunung Grasberg & Danau Wanagong. Karena sampai saat ini bantuan PT. FI selalu mengatasnakam 7 (tujuh) suku sehinmgga hak marga pemilik dusun tidak mendapat pengakuan dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun pihak PT. FI. Laporan dan rapat gelap yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan pemilik hak ulayat selalu direkayasa sehingga hak yang sebenarnya diabaikan.

 

D.     D A S A R

 

1.        Pancasila dan UUD 1945

2.        Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948

3.        Konvensi PBB tentang Hak-Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya, tahun 1966.

4.        UU No. 21 Tahun 2001 tentang “OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA” pada BAB X & XI tentang PEREKONOMIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT”.

 

E.        SUMBER DANA

 

Adapun segala biaya yang di perlukan sebagai akibat dari belum terkabulnya tuntutan Hak Ulayat Banti I atas nama Marga Wamuni, maka Dana Pengurusan Hak Ulayat untuk mendapatkan SAHAM PT FI bersumber dari Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia di Tembagapura.

 

F.         SASARAN

 

1.        Lokasi wilayah adat yang dimaksud yaitu dari Kampung Banti-Kampung Jipabela sampai di Gunung KUGUMU.

2.        Lokasi pembangunan dari hasil Hak Ulayat yang direncanakan adalah Duma dan sekitarnya.

3.        Lokasi Daerah-Daerah Keramat menurut Marga Wamuni di sekitar konsesi PT. FI Tembagapura adalah .

4.         Lokasi Pos Pemerintahan yang sudah ditempati di Banti I.

5.         Sasaran Penerima PROGRAM. Semua program kerja akan disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh Marga Wamuni. Marga Wamuni akan memberikan modal usaha atau peluang lain kepada Marga Tetangga lain di sekitarnya dengan pertimbangan tersendiri dilihat dari hubungan budaya antar marga, (rahasia Marga Wamuni).

 

 

G.        PROGRAM KERJA

 

Program kerja DAP POKJA Marga Wamuni akan disusun bersama PT. Freeport Indonesia menurut kebijakan dan SOP yang berlaku di lingkungan PT. FI termasuk pemberian SAHAM PT. FI untuk Marga Wamuni tanpa mengurangi nilai-nilai Hak Ulayat yang dituntut.

 

H.        USULAN DEWAN ADAT MARGA WAMUNI

 

Berikut di bawah ini adalah beberapa Usulan Program Prioritas yang perlu diproses oleh pihak-pihak yang berkepentingan:

 

            1        PT. FI segera mengurangi tenaga pengangguran pribumi (setiap marga dari Suku Amungme, Kamoro, Moni, dan Mee) sebagai pemilik Hak Ulayat (Hak Dusun) yang menghuni Bagian Timur, Barat, Utara, dan Selatan Gunung Grasberg dan Danau Wanagong. Tenaga pencari kerja yang rencananya diseleksi lewat Q/test yang diselenggarakan oleh PT. FI melalui Departemen QMS, mereka diterima dan ditempatkan diseluruh jobsite PT. FI sesuai kemampuan mereka, terutama mereka yang tidak lulus test, baik bagi mereka yang sudah selesai mengikuti test maupun yang akan ditest. Cepat atau lamanya tidak menjadi persoalan, yang penting mereka (Marga-Marga) yang direkomendasikan oleh POKJA Marga Wamuni itu perlu mendapatkan perhatian secara khusus.

 

            2.    PT. FI segera meninjau kembali system penghormatan, pengakuan, dan penegakan nilai-nilai HAM, Agama, Adat, dan Hak-Hak Adat lain sebagai Pemilik Hak Ulayat (Hak Dusun) Banti I dan sekitarnya. Salah satunya adalah Pemerintah dan PT. FI segera menghormati dan mengakui hasil Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Adat Papua atas nama Marga Wamuni sebagai Pemilik Hak Ulayat Banti I. POKJA ini bersama Programnya perlu difasilitasi oleh Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia atas kerjasama:

                        a.   HRD PT. FI,

                        b.   Departemen Community Development PT. FI,

                        c.   Departemen Security PT. FI,

                        d.   Departemen GOVREL PT. FI,

                        e.   Departemen QMS PT. FI,

                        f.    TOP PT. FI,

                        g.   CLO/SLD PT. FI di Tembagapura.

 

3.                 Selanjutnya, Pemerintah dan PT. FI meninjau kembali isi KOTRAK KARYA yang telah ditandatangani bersama untuk memudahkan masuknya pelaksanaan kegiatan PT. FI melalui Community Development Department dan CLO di Wilayah Kabupaten Paniai. PT. FI melalui Community Development Department dan CLO akan membangun basis di DUMA (Pintu Bagian Selatan) dan membangun basis di UGIMPA (Pintu Bagian Utara)  yang wilayah adatnya masuk ke dalam wilayah kabupaten Paniai.

 

4.                 Pemerintah dan  PT. FI yang harus meberikan SAHAM untuk membangun daerah-daerah yang tergolong dalam wilayah konsesi PT. Freeport Indonesia, seperti Komopa, Homeyo dan Sugapa, dimana PT. FI melalui Kontraktor-Kontraktor lainnya telah melakukan SURVEY dan EXPLORASI mencari cadangan batuan di dalam wilayah adat masyarakat hukum adat yang dimaksud.

 

II.            RINGKASAN SEJARAH

 

2.1   Sejarah Adat (Asal-Usul) Marga Wamuni terlampir, halaman …….

 

2.2      PT. Freeport Indonesia

2.2.1   Tahun 1936, Agama Nasrani mulai menginjak kakinya di Pegunungan Tengah Papua. Jean Jacques Dozy, Geolog Belanda, menemukan singkapan batuan setinggi 131m di pedalam Irian Jaya (waktu itu) pada ketinggian 3.600 meter di atas permukaan laut, yang setelah diteliti terbukti mengandung endapan biji tembaga.

2.2.2   Tahun 1967, Pemerintah RI pada 10 Januari mengumumkan berlakunya UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPA). Pada Tanggal 7 April 1967, kontrak karya antara Freeport dan Pemerintah Indonesia ditandatangani.

2.2.3   Tahun 1988, Produksi Freeport untuk pertama kalinya mencapai 20.000 ton bijih tembaga (Ore) per hari. Penemuan Grasberg, deposit tembaga baru yang memberikan harapan.

 

2.2.4   Tahun 1996, PT. FI berpartisipasi dalam program pengembangan Timika Terpadu (Integrated Timika Development). PT. FI mulai menjalani audit social dan lingkungan secara sukarela, yang dilaksanakan oleh konsultan Labat-Anderson dan Montgomery-Watson.

2.2.5   Tahun 2000, Tambang Deep Ore Zone  (DOZ) mulai berproduksi. Nota Kesepakatan (MoU) PT. FI dengan LEMASA dan LEMASKO mengenai sumberdaya sosio, ekonomis, hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup.

2.2.6   Tahun 2001, Menyediakan Dana Perwalian (Trust Fund) bagi masyarakat Amungme-Kamoro dengan dana awal US$2,5 juta dan dana tahunan US$ 0,5 juta. Rekor produksi tambang Grasberg (rekor produksi harian tertinggi).

2.2.7   Pemberitaan di Timika Pos, Jumat 5 September 2003. Untuk pembangunan Komunitas PT. FI kucurkan 18,3 juta Dollar Amerika, kata Vice President Community Affair FI, August Kafiar di Jakarta, Rabu 3 September 2003.

3         BEBERAPA TUNTUTAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DARI SUKU MONI DAN SUKU MEE

 

Untuk menindaklanjuti beberapa Pengajuan Masyarakat Adat sebagai pemilik Hak Ulayat seperti tersebut diatas yang telah diajukan kehadapan Pemerintah dan Pimpinan PT. FI, antara lain:

 

3.1.1       Tuntututan Marga Wamuni 1976.

 

Mereka yang menuntut pada saat itu adalah

a.     Emojalu Wamuni, pimpinan (telah meninggal dunia).

b.     Jalumala Wamuni, anggota (masih hidup)

c.     Emonemegabo Bukaleng, anggota (telah meninggal dunia)

d      Zunagame Dimpau, anggota (telah meninggal dunia)

e.      Munima DimpaU, anggota (telah meninggal dunia)

f.      Obet Dwitau, anggota (telah meninggal dunia).

 

Emojalu Wamuni, pimpinan pernah ditahan TNI selama 2 minggu dan 3 hari karena dia dicurigai sebagai pimpinan GPK-OPM yang membangun basis di sekitar areal konsesi PT. Freeport Indonesia di Tembagapura.

 

3.1.2            Usulan Program MEMBUKA EMPAT PINTU PEMBAGIAN DANA HAK ULAYAT DARI GUNUNG GRASBERG-DANAU WANAGONG yang diusulkan oleh ITAWADIMEE SERVIUS KEDEPA, Pimpinan YLSM Komopa, 10 Juli 2003.

 

Berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Papua No: 593/1288/SET, tanggal 3 Maret 2003 tentag Pegurusan Hak Ulayat untuk kepentingan hak marga yang masih belum difasilitasi oleh Pemerintah dan PT. FI, maka pimpinan YLSM Pegunungan Tengah Papua Barat Kabupaten Paniai yang berkedudukan di Distrik Agadide/Komopa telah mengajukan Proposal Bantuan Dana Sosialisasi Lobby Pengurusan Hak Ulayat seperti Perihal tersebut diatas untuk memperjelas alasan dan tujuan usulan PROGRAM MEMBUKA EMPAT PINTU POS PEMBAGIAN DANA HAK ULAYAT  dari Gunung Grasberg-Danau Wanagong.

               Semua kepentingan marga akan dilayani melalui Empat Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pemilik Hak Ulayat/Hak Dusun) :

  BAGIAN TIMUR, GUNUNG GRASBERG-WANAGONG Amungme/Damal

b.  BAGIAN UTARA, GUNUNG GRASBERG-WANAGONG Suku Moni Utara

c.  BAGIAN SELATAN GUNUNG GRASBERG-WANAGONG  diurus oleh Suku Moni dan Amungme Selatan.

  BAGIAN BARAT GUNUNG GRASBERG-WANAGONG diurus oleh Suku Moni, dan Suku Mee.

 

Mengingat letak dan jarak.

        Dari gunung Grasberg-Wanagong merendah menuju ke Komopa dengan jarak dari Grasberg ke Komopa kurang lebih 75 km (data Survey dan Explorasi PT. NBM-PT. MSI) dengan kegiatannya berakhir tahun 2000. Selatan Grasberg-Wanagong adalah Banti. Bagian Selatan Barat Grasberg-Wanagong adalah Duma-Dama sampai ke Wogedogomo (Delematakaida). Bagian Utara Duma-Dama adalah Distrik Pasir Putih/Komopa (Ekabu). Dan Bagian Barat Grasberg & Danau Wanagong adalah Distrik Agadide/Komopa (Yababu dan Agabu menuju Kemabu). Bagian Barat Ugimpa adalah Distrik Homeyo menuju kali Kemabu/Degeuwodide Komopa.

 

Jarak Wilayah Operasi PT. FI.

           

         Data yang diperoleh dari Team Gad Kobogau, Kepala Suku Moni dari Marga Kobogau (Ugimpa) dan Matius Somou, Kepala Suku Moni dari Marga Somou (Ugimpa-Homeyo) pada saat mereka melakukan turney lapangan, baik di Open Pit maupun Under Ground PT. FI, telah terbukti bahwa kegiatan PT. FI telah memasuki ke arah Ugimpa kurang lebih 12 km dan ke arah barat Grasberg-Wanagong kurang lebih 10 km. Kedua-duanya termasuk wilayah Kabupaten Paniai.

 

         Aturan-Aturan yang dipakai di sekitar konsesi PT. FI.

1.            Menurut KONTRAK KARYA PT. FI, Konsesi PT. FI hanya masuk di dalam wilayah Kabupaten Mimika. Oleh sebab itu, yang berhak terima hak ulayat adalah hanya suku Amungme dan suku kamoro melalui LEMASA DAN LEMASKO di Timika.

2.           Peta Wilayah Papua umumnya dan khususnya Kabupaten Fak Fak, Mimika, Nabire, Paniai, dan Puncak Jaya BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH No. 52 dan 54 Tahun 1996 yang telah mengalami perubahan tanpa koordinasi pemilik dusun sesuai Hukum Adat yang berlaku.

3.           Wilayah Adat Agadide, Homeyo dan Sugapa di sekitar Grasber-Wanagong telah melakukan kegiatan SURVEY DAN EKSPLORASI oleh PT. NBM, PT. MSI dan lain-lain yang disponsori PT. Freeport Indonesia.

4.            Musiman Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang tidak tetap di Indonesia.

5.            UU No. 21 Tahun 2001 ttg OTSUS Bagi Provinsi Papua.

 

3.1.3.     Permohonan Hak Ulayat (Hak Dusun) Banti I atas nama Marga Wamuni, 31 Juli 2004.

 

Permohonan seperti tersebut diatas dikeluarkan, ditandatangani dan diajukan oleh:

a.      JONATHAN WAMUNI, KEPALA SUKU MONI MARGA WAMUNI.

b.      YANCE WAMUNI, TOKOH MASYARAKAT MARGA WAMUNI

c.       YANNI WAMUNI, TOKOH MASYARAKAT MARGA WAMUNI.

 

Dalam permohonan tersebut telah terlampir ringkasan Sejarah Adat (Asal-Usul) Marga Wamuni.

 

4.        ULASAN DEMO DAMAI DAN SOSIALISASI HAK ULAYAT MARGA WAMUNI DI KANTOR COMMUNITY/CLO PT. FI TEMBAGAPURA

 

1.           Bapak Yunus Omabak,  kepala suku Amungme dari Marga Omabak di Banti I menyatakan kepada Marga Wamuni, saya mendukung oleh karena itu, Marga Wamuni cepat demo dan mengajukan tuntutan hak-hak Marga Wamuni Banti I dan sekitarnya. Kemudian beberapa marga yang ada di Banti I dan Banti II seperti Natkime, Bukaleng, Omaleng, Jamang, Janampa, Omabak, Uwamang, Beanal, Dwitau, Dimpau, Hanau, Yupini, Kobogau, Kum, Jawame, dan Magal seperti tersebut ini yang mendukung kegiatan demo di yang dilakukan di depan kantor Community/CLO PT. FI Tembagapura.

2.           Pada saat demo di  Community/CLO itu juga Bapak KASU WAMANG, Kepala Suku Singa mengatakan bahwa marga wamuni berasal atau keluar dari WASE. Perkembangan zaman PEMERINTAH DAN PT. FI memberikan nama Banti I dan Banti II.

3.           Bapak KOAOMPO JAMANG, Kepala Suku Amungme dari Marga Jamang di Banti I mengatakan bahwa Marga Wamuni berasal dari WASE sekarang disebut Banti. Oleh karena itu, kami memberikan rekomendasi secara adat bahwa HAK MARGA WAMUNI SEGERA DIBERIKAN OLEH PT. FREEPORT INDONESIA.

 

3.1.4.     Sosialisasi Tentang Pegurusan Hak Ulayat Banti I atas nama Marga Wamuni di BANTI DAN Timika.

 

Primus Wamuni Dalam Diskusi Terbatas di Timika, Rabu 26 Januari 2005

jam 12.00 – 14.00 WP.

 

Primus Steven Wamuni, Ketua Tim Sukses Marga Wamuni dari Suku Moni Selatan untuk Pengurusan Hak Ulayat (Hak Dusun) Banti I dan sekitarnya. Ia mengatakan dengan nada kesal, hak kami Marga Wamuni dari Suku Moni sebagai Pemiliknya yang menghuni di Bagian Selatan dan Danau Wanagong masih belum dihargai oleh Pemerintah dan pimpinan PT. FI di Tembagapura.

Semua kegagalan perjuangan itu terjadi terus-menerus dari hari ke hari akibat ketidak seriusan Pemerintah dan PT. FI memfasilitasi semua bentuk aspirasi masyarakat adat yang telah diajukan. Kenyataan demikian mendorong saya, Primus Steven Wamuni dan sekeluarganya membutuhkan sumbangan pikiran, dorongan, dan berbagai bentuk kerjasama, baik itu dari Pemerintah, PT. FI maupun dukungan dari semua masyarakat adat yang menghuni di sekitar Gunung Grasberg-Danau Wanagong Bagian Selatan, Utara dan Barat yang terdata kurang lebih 42 Marga. Daftar Badan Pengurus DAP POKJA Marga Wamuni terlampir pada halaman, (       ).

 

Primus juga menambahkan dalam diskusi itu, bahwa hak-hak marga (khususnya marga Wamuni yang menghuni dari Banti sampai Delematakaida) telah dihilangkan dalam aturan-aturan dan dalam kontrak karya yang telah ditandatangani. Hak-hak marga lain yang terdata kurang lebih 42 marga yang menghuni di sekitar konsesi PT. FI (dari Banti, Banti I, Opitawak, Aroanop, JP Singa, Duma (Dogomodide), Dama (Dakadide), Boma (Bomidide), Jewadide, Kopai, Wegedide, Delematakaida, Ekabu, Yababu sampai ke Kemabu perlu diperhatikan oleh Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia melalui Community Development Program PT. FI setelah wilayah adat mereka dinyatakan masuk di dalam wilayah konsesi PT. Freeport Indonesia dalam Kontrak Karya Pemerintah dan PT. FI. Pengembangan social, budaya, kesehatan, pendidikan, transportasi, Perumahan, dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat Adat yang menghuni di sekitar areal konsesi PT. Freeport Indonesia.

 

Hampir semua permohonan yang telah diajukan kehadapan Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT. Freeport Indonesia adalah dinilai hanya TUNTUTAN HAK ULAYAT ATAS AREAL KONSESI PT. FI SAJA.  Semua orang yang urus selalu mengatasnamakan suku-suku di sekitar Grasberg (Nemangkawi atau Puya Pigu). Dusun bukan milik Suku. Suku dan semua hak-hanya telah dihargai Pemerintah dan PT. FI terutama 2 (dua) suku yakni Suku Amungme dan Suku Kamoro melalui LEMASA, LEMASKO dan LPMAK di Timika.

 

Program ini diusulkan untuk mengantisipasi munculnya kecemburuan social antar marga dan suku-suku akibat saling mempertahankan masing-masing KEPENTINGAN dengan alasan kedua belah pihak sama-sama menyatakan Pemilik Hak Ulayat (Hak Dususn). Wilayah adat yang Pemerintah izinkan PT. FI membuang limbah tambang Tembaga & Emas selain produksinya.

 

Cepat atau lama, persoalan ini adalah bukan persoalan baru. Bukan juga persoalan ini terjadi di Lembah atau di Lautan. Persoalan ini pun terjadi diatas DAERAH KERAMAT BERSAMA ANTARA MARGA yang menghuni disekitarnya, yakni Marga dari Suku Amungme, suku Moni, dan Suku Mee.

 

Dari Puncak yang satu ini membagi Deretan Pegunungan Tengah, Deretan Perbukitan, dan Deretan Lembah Hijau yang diikuti dengan perhiasan Danau dan Kali Biru bermuara ke lautan, baik itu melalui Pintu Bagian Timur, Barat, Utara dan Selatan dari puncak yang dimaksud. Semua aliran air tidak pernah naik mengalir ke arah puncak yang tinggi, kecuali dibantu dengan alat-alat modern untuk dipaksakan oleh manusia.

 

 

 

4.          PROSESI PEMBENTUKAN DEWAN ADAT PAPUA POKJA MARGA WAMUNI

DARI SUKU MONI SELATAN

 

I.      SEBUAH CERITERA SEBAGAI PENGANTAR PEMBENTUKAN POKJA, 14 PEBRUARI 2005 JAM 06:25 WAKTU TIMIKA

 

SALAH SATU KEBIASAAN ORANG GUNUNG TENTANG CARA POTONG BABI.

 

      Pertama. Status dan Lokasinya harus jelas. Berapa orang/keluarga pemilik babi itu?. Siapa sebenarnya pemilik babi itu?. Siapa saja yang piara babi?. Siapa yang dipanggil untuk juru potong?. Berapa jiwa yang harus makan daging babi itu?. Apakah cukup hanya makan saja atau ada bagian lain yang harus dijual?. Kepada siapa saja daging babi tersebut dijual? Berapa jiwa lagi yang harus diundang untuk makan bersama? Berapa KK yang ada di sekitar rumah (rumah pemilik babi) dimana babi tersebut dipotong? Siapa-siapa saja yang paling menentukan dalam acara potong babi itu?  

 

      Kedua. Perencanaan harus jelas. Orang-orang yang terkumpul membagi tugasnya masing-masing. Laki-laki cari kayu baker, kumpulkan batu, daun dan sayur-sayuran yang biasa diambil di luar kebun. Laki-laki lainnya ditugaskan untuk panggil orang-orang yang harus dipanggil. Bagi perempuan cari petatas, keladi, saur-sayuran dan daun-daunan lain yang biasa diambil di kebun. Kalau semua persiapan sudah Ok di tempat pemilik Babi lepaskan babinya dari kandang untuk dibunuh. Babi tersebut dibunuh dengan menggunakan Kopa atau dipanah.

       

      Ketiga. Potong dan bagi harus jujur dan adil. Biasanya, yang tahu potong babi harus orang-orang yang khusus dengan sndirinya terseleksi. Mereka sudah menguasai tentang cara-cara potong babi. Ada cara-cara tersendiri, baik potong babi yang dagingnya dijual maupun cara-cara potong babi yanmg dagingnya hanya cukup untuk makan saja. Merekapun juga sudah menguasai nama-nama anggota tubuh dari babi yang dipotong itu. Kelompokkan mana yang dimakan cepat dan daging babi bagian mana yang dimakan berikutnya dan lain-lain.

     Bagian daging babi mana yang harus dibagi oleh anak-anak dan ibu-ibu itu pun dibedakan.

       

      Acara potong bai sidah dinyakan selesai setelah tiap orang yang hadir mendapatkan bagian dari babi tersebut yang terdiri dari:Telinga sepotong, Daging Mentah sepotong, Usus/tali perut sepotong, Hati sepotong, Daging Masak sepotong, Kulit masak sepotong, Tulang masak sepatahan.

       

      Keempat :

      Kesimpulan. Kejujuran dan keadilan sudah ada dengan sendirinya, jika Pemilik Babi, Peternak Babi, dan Juru Potong Babi duduk bersama dari awal sebelum babi tersebut dipotong. Biarlah, semuanya jadi menurut kehendak pemilik babi itu sendiri. Juru potong Babi tersebut mendapatkan penghargaan terhadap kejujuran dan keadilan dalam menjalankan tugas yang diberikan antara Pemilik Babi,dan Penerima Daging Babi. Jantung babi tersebut diberikan kepada juru Potong sebagai tanda Penghargaan Pemilik Babi.

     Keinginan makan daging Babi terpenuhi untuk semua orang yang hadir maupun yang tidak sempat hadir, yang penting semua orang berhak mendapatkan bagian dari babi tersebut. Tidak ada tetangga rumah yang menjadi penonton setia lewat cela dinding atau cela di sudut rumahnya. Biar mata penonton pura-pura tertutup, tetapi telinga dan hidung dan hati terbuka untuk mengikuti prosesi Acara Potong Daging Babi seperti tersebut diatas.

 

II.  PEMBENTUKAN DEWAN ADAT PAPUA POKJA MARGA WAMUNI

 

Pembentukan Dewan Adat Papua Kelompok Kerja (POKJA) Marga Wamuni yang telah dipilih dan ditetapkan di Banti I tanggal 14 Pebruari 2005 adalah terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Penggerak, Dewan Pembina, Badan Pengurus POKJA, Anggota Inti, dan Anggota Masyarakat Adat Penerima Program.  

 

            Demikian Laporan Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Adat Papua Marga Wamuni Dari Suku Moni Selatan Gununga Grasberg-Danau Wanagong ini kami ajukan kehadapan Pimpinan PT. Freeport Indonesia di Tembagapura. Dan atas perhatian serta kerjasamanya kami menyampaikan banyak terima kasih.

 

 

                              DIKELUARKAN DI       : BANTI I

                  PADA TANGGAL         : 14 PEBRUARI 2005.

 

 

BADAN PENGURUS POKJA MARGA WAMUNI

About this ylsmkomopa website
Contact Us